Suasana sidang perkara dugaan pemalsuan dokumen tanah di PN Bekasi.(Foto: Humas Komisi Yudisial/Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Yudisial (KY) memantau secara langsung sidang kasus pidana dugaan pemalsuan dokumen alas hak tanah antara Mabes TNI dengan 78 orang warga Kelurahan Jatikarya, Bekasi, di Pengadilan Negeri Bekasi pada Rabu 20 Maret 2024.
Anggota KY Joko Sasmito dan tim bertindak sebagai pemantau langsung persidangan perkara pertanahan nomor 484/Pid.B/2023/PN.Bks dengan agenda pemeriksaan para saksi tersebut.
"KY tentunya mengingatkan kepada majelis hakim agar menjalankan tugasnya secara profesional dan menjaga independensi-nya dalam menangani kasus ini," kata Joko dikutip dari keterangan tertulis KY yang diterima Jurnas.com di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024.
Joko juga mengimbau kepada semua pihak agar ikut menciptakan situasi yang kondusif dan tidak. Sidang lanjutan direncanakan akan digelar pada Senin, 25 Maret 2024.
Ia menyebut, pemantauan persidangan adalah upaya pencegahan agar hakim tidak melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
Selain itu, pemantauan bertujuan agar hakim tetap bersikap independen dan imparsial dalam memeriksa dan memutus perkara agar tercipta rasa keadilan bagi semua pihak.
Kasus dugaan pemalsuan dokumen ini berawal pada tahun 2000 ketika ahli waris CBG dan 78 orang lainnya, melalui advokat DB, menggugat Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI dengan alat bukti girik atas nama Minim bin Kaboel berupa 77 lembar girik dan 38 lembar Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 1986-1990.
Pada tingkat Peninjauan Kembali (PK), majelis memutuskan bahwasanya tergugat 1 dan tergugat 2, yakni Direktorat Jenderal Materiil Fasilitas dan Jasa (sekarang Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan atau Ditjen Renhan) dan Panglima TNI harus membayar ganti rugi tanah kepada para pemilik tanah sebesar Rp228 miliar.
Kemudian, CBG dan kawan-kawan serta kuasa hukumnya menuntut agar uang ganti kerugian tersebut dibayarkan kepada mereka dengan berdasarkan pada PK putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam perkembangannya, Satgas Anti Mafia Tanah Bareskrim Mabes Polri kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap girik C di Jatikarya dan menemukan adanya dugaan pemalsuan girik tanah di Jatikarya oleh terdakwa DB dan S.
Dokumen yang dipalsukan itu telah digunakan untuk memenangkan sidang gugatan sengketa tanah. Karena hal itu, DB didakwa melakukan pemalsuan dokumen alas hak atas tanah seluas 48 hektare di Jatikarya.
Komisi Yudisial Kasus Pemalsuan Dokumen Tanah Pengadilan Negeri Bekasi Joko Sasmito
